Web Desa

sendang-wonogiri.desa.id�- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas upayanya mengembangkan Desa Antikorupsi di provinsinya. Saat ini telah terbentuk 29 Desa Antikorupsi tersebar di 29 kabupaten/kota. Gubernur dinilai sebagai kepala daerah yang mempunyai respon cepat dalam mengimplementasikan program KPK. Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.�

Komitmen Gubernur pada pencegahan korupsi makin terlihat ketika konsep Desa Antikorupsi tersebut terus dikembangkan. Saat ini sudah ada 29 Desa Antikorupsi di Jawa Tengah. Desa-desa tersebut adalah, Sijenggung, Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani. Kemudian Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru dan Tanurejo.�

Desa-desa tersebut berkomitmen turut serta dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta penyesuaian digitalisasi.�

"Saya terima kasih, kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita kick off, (luncurkan) sudah kita nilai beberapa," ujar Gubernur pada acara Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis (15/12/2022)�

Gubernur mengatakan, upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini untuk mendukung program Desa Antikorupsi KPK di tahun 2023 mendatang.�

"Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023 dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi dan kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa," jelasnya.�

Maka, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain. "Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia kita sudah punya contoh yang real. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih kongkrit sehingga 7809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri," tegasnya.�

Pada kesempatan itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut bahwa Gubernur Jawa adalah kepala daerah yang memiliki respon cepat terhadap program Desa Antikorupsi.�

"Saya mengapresiasi karena 'program tahun 2023' ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger (pendorong) bagi pimpinan daerah yang lain juga," kata Wawan.�

Diakui Wawan, semua Gubernur memang menyampaikan keinginan untuk mendukung program tersebut. Namun, Gubernur Jawa Tengah adalah salah satu yang langsung mengimplementasikannya. "Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh tidak kita langsung (mulai) saja? Jateng (Jawa Tengah) sendiri menjadi contohnya, makanya saya kasih apresiasi. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," tandasnya.

Kepala Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Sukamto Priyowiyoto yang juga hadir pada acara kick off� Desa Anti Korupsi mengatakan bahwa ia bersama perangkat Desa Sendang sudah menerapkan keterbukaan informasi publik sejak tahun 2019. "Kami sudah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan ini dengan transparan & selalu mengedepankan musyawarah dalam penyusunan program sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (sid-sg)

Kick Off Desa Antikorupsi di Banjarnegara, Gubernur Jateng Sudah Memulai Program KPK tahun 2023

Tulis Komentar

Peta Lokasi Kantor